Portalarjuna.net, Massachusetts – Universitas Harvard secara resmi mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Donald Trump di pengadilan federal Massachusetts. Gugatan ini diajukan setelah pemerintah membekukan dana hibah dan kontrak federal senilai sekitar USD 8,9 miliar yang selama ini mendanai berbagai proyek penelitian di kampus tersebut. Langkah ini meningkatkan ketegangan antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintah federal, terutama terkait kebijakan ideologis dan alokasi dana publik. (22/04/2025)
Menurut laporan Detik.com, Harvard menyebut langkah pemerintah sebagai bentuk intervensi politik yang melanggar prinsip kebebasan akademik serta hukum federal yang berlaku. Selain itu, Harvard juga memperingatkan dampak serius dari pembekuan dana tersebut terhadap kelangsungan sejumlah riset penting. Proyek yang terdampak mencakup penelitian tentang penyakit Parkinson, Alzheimer, teknologi militer, eksplorasi luar angkasa, hingga kecerdasan buatan untuk diagnostik kanker.
Langkah pemerintah ini disebut-sebut sebagai reaksi terhadap penolakan Harvard untuk membubarkan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), serta kebijakan penerimaan mahasiswa internasional yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme Amerika. Selain itu, pemerintah juga menuduh Harvard tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap mahasiswa Yahudi terkait isu diskriminasi dan anti-Semitisme.
Presiden Harvard, Alan M. Garber, dalam pernyataannya menegaskan bahwa universitas tidak akan tunduk pada tekanan politik yang mengancam prinsip otonomi akademik. Ia juga menyatakan bahwa pemotongan dana ini bisa berdampak buruk terhadap kelangsungan berbagai penelitian inovatif yang berpotensi menyelamatkan nyawa.
Harvard mendapatkan dukungan luas lebih dari 100 presiden universitas di seluruh Amerika Serikat. Mereka menandatangani pernyataan bersama yang mengecam kebijakan pemerintah sebagai bnetuk penyalahgunaan kekuasaan.
Kasus ini kini menjadi sorotan nasional dan mencerminkan meningkatnya ketegangan antara dunia pendidikan tinggi dan pemerintah federal dalam menghadapi isu-isu ideologis dan kebijakan pendanaan publik.
Author : Afina Salsabila F.
