Pemimpin Indonesia dari kaum Non Muslim, Mungkinkah? sebuah jawaban dari Gusdur, PBNU dan MUI Jatim

""

Portalarjuna.net-Meskipun bila ditelusuri polemik pemimpin Non-Muslim di indonesia bukan hal baru tetapi wacana ini telah banyak mengundang bayak perhatian tokoh untuk mengeluaran pandangannya, termasuk Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj. Beliau mengatakan agar umat islam wajib memilih calon pemimpin Muslim yang adil, jujur dan bersih. Bila ada calon (pemimpin) Muslim yang yang seperti itu, maka kita umat islam harus memilih pemimpin yang Muslim. Dalam Majalah Aula edisi Agustus 2016 tertulis bahwa Kiai Said sangat menyayangkan banyak berita yang meyatakan, dirinya mendukung pemimpin Non-Muslim. Menurut Wasekjen PBNU H Masduki Baidlawi pernyatakan Kang Said itu bukan dalam rangka mendukung calon pemimpin non muslim. Kang said lebih menekankan pada aspek kejujuran dan keadilan dalam memilih pemimpin. Karenanya pemimpin non-Muslim yang adil dan jujur dalam konteks khususnya Indonesia masih lebih baik dari pada pemimpin muslim yang berbuat aniaya.

Salah seorang ulama yakni Al-Qadhi iyadh mengatakan, para ulama sepakat kepeimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang kafir. Termasuk ketika ada pemimpin muslim yang melakukan kekufuran, maka ia harus dilengserkan sebagaimana tertuang dalam kitab Syarah sahih muslim, An-nawawi hal 315, dalam Aula. 08. 23. Begitu pula wawancara yang dilakukan tim majalah Aula kepada KH Abdurrahman Navis selaku direktur Aswaja NU Center Jawa Timur. Saat ditanya tentang pandangan Islam terkait pemimpin Non-Muslim Ia menuturkan bahwa ibnu mundzir mengatkan para ulama yang masyhur telah sepakat bahwa orang kafir tidak ada peluang untuk menjadi pemimpin bagi kaum muslimin apapun keadaanya. Hal ini bisa dilihat dalam ahkam ahlu dzimah juz 2 hal 787. Kemudian beliau menutup pertanyaan dengan menjelaskan bahwa fatwa-fatwa yang disampaikan para ulama ulama diatas, berdasarkan hadist dari ubadah bin shamit sebagai berikut: “kami berbaiat nabi SAW untuk selalu mendengar dan taat kepada pemimpin, baik dalam suka maupun benci, sulitan maupun mudah, dan beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya kecuali jika kalian melihat kekufuran secara nyata dan memilki bukti kuat dari Allah (mutatafaq’alaih).

Selain itu beliau juga memaparkan tentang adanya pendapat yang mengatakan bahwa “Pemimpin kafir yang berlaku adil lebih baik disisi Allah ketimbang pemimpin muslim yang dzalim. Menurut Wakil ketua MUI Jatim tersebut menjawab bahwa pernyataan itu merupakan pendapat Syech ibnu taimiyah yaitu: Manusia tidak berselisih bahwa balasan dari perbuatan zhalim adalah kebinasaan sementara balasan dari sikap adil adalah kemulian. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa “allah akan menolong negara yang adil sekalipun kafir, dan akan membinasakan negara yang zalim sekalipun beriman.

Lain halnya dengan Gusdur dalam artikelnya yang dikumpulkan dalam satu buku bertajuk gusdur menjawab perubahan zaman. Gusdur bercerita tentang dirinya saat seminar di Universitas Monash, Australia, beliau ditanya peserta:mungkinkah seorang yang tidak beragama islam menjadi presiden di indonesia? Lantas Gusdur menjawab, kalau dilihat dari bunyi Undang-Undang Dasar 1945 hal itu dapat terjadi saja. Pada dasarnya memang betul jika dirujukan pada UUD 45 memungkinkan adanya seorang Non-muslim menjadi presiden dibelakang hari, karena undang-undang kita tidak pernah mempersoalkan agama seseorang calon presiden.

Pendapat ini juga didukung oleh Qurais Sihab pakar tafsir indonesia yang menuliskan pada Buku secercah cahaya ilahi dalam alquran bahwa jika melihat UUD dasar maka kemungkinan non muslim bisa menjadi pemimpin indonesia. Waka sekjen PBNU H masduki Baidlawi juga menegaskan bahwa pemimpin non-Muslim yang adil dan jujur dalam konteks khususnya indonesia masih lebih baik dari pada pemimpin muslim yang berbuat aniaya. Pasalnya unsur primer yang dibutuhkan dalam kepemimpinan baik pusat maupun daerah di indonesia saat ini adalah kejujuran dan keadilan. Apalagi menurutnya kalau sampai terjadi kekuasaan pemimpin non muslim tetap terpantau, karena memang kekuasaan zaman sekarang sudah terderefiansi. Pemimpin dipantau lembaga legislatif, yudikatif dan juga masyarakat. Berbeda dengan raja-raja dahulu yang memilki kekuasaan tunggal tanpa kontrol.

Penulis: Muslim Al Faqoth

Santri Pondok Pesantren Ngalah

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.