Portalarjuna.net, 22 Desember 2024 – Sistem pembiayaan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan kembali disorot. Masalah ini semakin menonjol di tahun 2024. Banyak rumah sakit di berbagai wilayah Indonesia. Rumah sakit menanggung kerugian besar akibat sistem klaim Indonesia Case-Based Groups (INACBGs). Klaim sering kali ditolak atau tidak mencakup seluruh biaya pengobatan. Rumah sakit dan pasien kerumitan klaim memperburuk keuangan rumah sakit dan akses layanan pasien.
Sebagai contoh, pasien A dirawat dengan diagnosis Demam Berdarah Dengue (DBD). Biaya pengobatan mencapai Rp3 juta, tetapi INACBGs hanya mengizinkan klaim Rp1 juta. Rumah sakit harus menanggung selisih biaya sebesar Rp2 juta. Selain itu, klaim tersebut kerap gagal diverifikasi oleh BPJS Kesehatan.
“Verifikasi klaim sering ditolak meskipun pengobatan telah sesuai kebutuhan medis,” ujar seorang direktur rumah sakit di Jakarta. Akibatnya, rumah sakit harus mengembalikan dana klaim hingga miliaran rupiah, yang menekan keuangan dan mengancam keberlanjutan layanan. Dikutip dari akun X @marwandhani_
Transisi ke sistem klaim yang lebih efisien sangat mendesak. Namun demikian, pasien juga menghadapi kesulitan, seperti masalah mendapatkan surat rujukan balik. Tanpa rujukan, pasien harus membayar sendiri atau kembali ke fasilitas kesehatan yang kurang memadai.
Pengamat kesehatan, Dr. Rian Nugraha, mendesak adanya perbaikan sistem. “Jika kondisi ini terus berlangsung, kerugian rumah sakit dan pasien akan semakin besar. Prinsip jaminan kesehatan universal menjadi tidak terwujud,” tegasnya.
Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kesehatan untuk mengurangi risiko terjebak dalam birokrasi klaim kesehatan yang rumit. Dengan perbaikan sistem klaim, diharapkan rumah sakit dan pasien dapat menerima manfaat layanan yang optimal sesuai prinsip jaminan kesehatan.
Author: Ifatul Mardiyah
