Portalarjuna.net, Pasuruan – Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 telah menjadi isu panas di tengah masyarakat dan pelaku ekonomi.
“Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia yang saat ini sebesar 11% dan akan naik menjadi 12% masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, baik di kawasan regional maupun anggota G20.” Disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (16/12/2024).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa langkah ini diperlukan guna menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.
Namun, kebijakan ini menuai kekhawatiran dari berbagai pihak. Kenaikan tarif PPN diprediksi akan memengaruhi harga kebutuhan pokok, yang berpotensi melemahkan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang sebelumnya telah terdampak inflasi. Meskipun pemerintah menjamin bahwa barang-barang esensial seperti makanan pokok akan dikenakan tarif lebih rendah atau dibebaskan dari pajak, banyak masyarakat tetap cemas akan lonjakan harga yang tidak terhindarkan.
Reaksi keras juga muncul dari pelaku usaha. Beberapa asosiasi bisnis mengeluhkan bahwa kenaikan ini akan meningkatkan biaya operasional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga jual produk. Sebuah survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa sekitar 70% responden tidak puas dengan kebijakan ini. Mayoritas merasa pemerintah seharusnya mencari cara lain untuk meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat.
Di media sosial, tagar #PPN12Persen menjadi trending topic, mencerminkan gelombang protes dari masyarakat. Banyak warganet menyuarakan kekhawatiran mereka, seperti seorang pengguna Twitter yang menulis, “Kami sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jangan tambahkan beban lagi.”
Menanggapi kritik tersebut, pemerintah berjanji untuk meluncurkan berbagai program bantuan sosial untuk meringankan dampak kenaikan PPN, terutama bagi kelompok rentan. Sri Mulyani menyebutkan bahwa paket stimulus ekonomi akan disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung sektor-sektor yang paling terdampak. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan ketat agar kebijakan ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan konsumen.
Meski banyak kritik, pemerintah tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada di atas 5%, sebagaimana proyeksi positif dari berbagai lembaga internasional. Dengan langkah-langkah mitigasi yang strategis, pemerintah berharap transisi menuju tarif PPN baru ini dapat berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.
Kenaikan PPN 12% ini menjadi ujian bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa kebijakan tersebut dapat membawa manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi Indonesia akan terus menjadi sorotan dalam beberapa bulan mendatang.
Author:vivin indri amelia
