Jawa-Bali Berlakukan PPKM, Berikut Kegiatan Yang Dibatasi dan Aturanya

""

PortalArjuna.Net-Pasuruan, Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali akan berlaku mulai kemarin, Senin (11/1/2021).

PPKM mirip dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang selama ini berlaku, tetapi dengan sejumlah ketentuan baru untuk membatasi aktivitas masyarakat. PPKM/PSBB akan membatasi sejumlah kegiatan, dari bekerja, beribadah, bersekolah, hingga wisata.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menerbitkan aturan untuk pelaksanakan PSBB Jawa-Bali. Aturan pelaksanaan PSBB Jawa-Bali tersebut salah satunya tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Berdasarkan Instruksi dari Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021, aturan teknis PSBB Jawa-Bali tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada 6 Januari 2021. Aturan terbaru tentang PSBB ini menginstruksikan Kepala Daerah di Jawa-Bali untuk memberlakukan pembatasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

Selain itu kegiatan/PSBB Jawa-Bali, juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk mengintensifkan kembali protokol kesehatan yakni penggunaan masker dengan  baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan.

Pemerintah daerah juga harus memperkuat sistem dan manajemen tracking, perbaikan treatment, termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan, seperti tempat tidur, ruang ICU, dan tempat isolasi atau karantina.

Gubernur dan Bupati/Wali Kota juga diminta mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan desa. Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara akuntabilitas, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, Pemerintah juga berupaya mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak ataupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian RI, dan TNI).

 

(MK)

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.