Portalarjuna.net, Purwosari – Kondisi keuangan Indonesia tengah memasuki fase kritis. Di balik narasi pemulihan ekonomi pasca-pandemi, berbagai riset terbaru justru menunjukkan bahwa stabilitas fiskal Indonesia mulai goyah, dibayangi oleh utang negara yang membengkak, inflasi yang sulit dikendalikan, serta ketimpangan ekonomi yang semakin lebar.(31/05/2025)
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, per April 2025, total utang pemerintah mencapai Rp8.600 triliun, atau setara dengan 39,2% terhadap PDB. Meski masih di bawah ambang batas 60% yang ditetapkan Undang-Undang, lonjakan ini mengkhawatirkan karena terjadi dalam waktu yang relatif singkat.
Menurut riset dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), beban pembayaran bunga utang kini menyedot hampir 20% dari APBN, menekan ruang fiskal untuk sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, inflasi pangan masih jadi mimpi buruk rakyat kecil. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan di sektor makanan mencapai 6,8%, didorong oleh harga beras, cabai, dan telur yang melambung. Kenaikan ini jauh di atas target inflasi nasional yang dipatok Bank Indonesia di angka 2–4%.
“Rakyat bawah menanggung beban paling berat,” ujar Dr. Faisal Basri, ekonom senior UI. “Sementara kelompok kaya bisa lindungi asetnya lewat investasi, mayoritas rakyat hanya bisa bertahan dengan penghasilan stagnan.”
Kondisi ini diperparah dengan data Gini Ratio terbaru yang stagnan di angka 0,391, mengindikasikan bahwa distribusi kekayaan masih timpang.
Solusi atau Sekadar Tambal Sulam?
Pemerintah mengeklaim telah menempuh berbagai langkah mitigasi: dari bantuan sosial digital, stabilisasi harga melalui BULOG, hingga perluasan insentif pajak. Namun, sejumlah pengamat menilai kebijakan yang ada masih bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar masalah struktural.
Author: M.bintang maulana
