Portalarjuna.net, Pasuruan – Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) mengadakan aksi mogok kerja disertai konvoi besar-besaran dari wilayah Sidoarjo menuju Surabaya pada Kamis (19/6). Aksi ini menjadi bentuk penolakan terhadap penerapan kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL).
Sopir Menilai Aturan ODOL Tidak Realistis
Koordinator II GSJT, Angga Firdiansyah, menyampaikan bahwa para sopir mendesak pemerintah mencabut aturan ODOL. Menurutnya, kebijakan ini tidak mempertimbangkan realita di lapangan. Para sopir, tegas Angga, sebenarnya ingin mematuhi aturan batas muatan.
Namun, tuntutan industri dan pasar sering kali memaksa mereka membawa barang melebihi kapasitas. Akibatnya, mereka berada dalam posisi serba salah antara patuh hukum atau memenuhi permintaan pelanggan.
Tekanan Industri vs Kesiapan Infrastruktur
Lebih lanjut, Angga menjelaskan bahwa para sopir tidak memiliki pilihan lain saat harus berhadapan dengan tekanan pasar. Di sisi lain, pemerintah belum menyediakan infrastruktur dan sistem logistik yang memadai untuk mendukung aturan tersebut.
“Oleh karena itu, kami meminta pemerintah membuka ruang dialog. Kami juga mendorong evaluasi terhadap tarif logistik, serta mendesak peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi sopir,” ujarnya.
Desakan Perlindungan Hukum untuk Sopir
Angga menegaskan bahwa selama ini beban hukum selalu jatuh kepada sopir. Padahal, pelanggaran seringkali terjadi karena tuntutan sistem yang tidak seimbang. Ia berharap pemerintah memberikan perlindungan hukum yang adil bagi sopir, terutama dalam masa transisi penerapan ODOL.
“Indonesia belum benar-benar siap menjalankan ODOL secara total. Jangan sampai sopir menjadi korban dari ketidaksiapan ini,” tambahnya.
Konvoi 700 Kendaraan Melintasi Sidoarjo–Surabaya
Sekitar 700 truk dan pikap mengikuti aksi konvoi ini. Mereka memulai perjalanan dari kawasan Puspa Agro, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Setelah itu, rombongan bergerak menuju kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Polda Jatim, dan Kantor Gubernur Jatim di Surabaya.
Kemacetan Tak Terhindarkan
Hingga laporan ini dibuat, massa aksi masih memadati Bundaran Waru. Mereka bergerak perlahan menuju Jalan Frontage Ahmad Yani, tempat Kantor Dishub Jatim berada.
Aksi ini menimbulkan kemacetan cukup panjang. Beberapa titik terdampak antara lain jalur dari pertigaan Desa Kletek hingga Kecamatan Krian yang mencapai belasan kilometer. Selain itu, Bundaran Waru arah Surabaya juga mengalami kepadatan lalu lintas.
Polisi Imbau Warga Gunakan Jalur Alternatif
Menanggapi situasi ini, kepolisian mengimbau masyarakat untuk memilih jalur alternatif demi menghindari kemacetan. Selain itu, polisi meminta pengguna jalan tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh situasi di lapangan.
Author : Alfan Saputro
