Portalarjuna.net-Balai Kota Malang, selasa 26 september 2017 dipadati oleh angkot dan taxi yang berjajar di sepanjang jalan raya menuju Balai Kota Malang. Ratusan sopir angkot dan taxi ini melakukan orasi di depan Balai Kota Malang menuntut untuk pemerintah melakukan tindakan terhadap angkutan online yang telah menurunkan pendapatan angkutan konvensional. Demo ini merupakan demo yang kedua kalinya setelah maret lalu selama empat hari berturut-turut, karena belum adanya tindakan yang pasti dari pemerintah kota Malang.
Mulai pagi pukul 08.00 WIB jalur Balai Kota Malang ditutup karena adanya aksi demo ini. Para supir angkutan konvensional mengatakan akan melakukan aksinya hingga pemerintah melakukan tindakan maupun kebijakan berupa penghapusan angkutan online.
Bpk Sugiyono, selaku pemimpin orasi kelompok angkutan umum mengatakan, “setelah adanya angkutan online, pendapatan kami menurun sangat drastis karena para penumpang kebanyakan beralih menggunakan jasa angkutan online. Padahal angkutan online tersebut tidak memiliki izin seperti angkutan konvensional yang sudah jelas perizinannya.”
“Angkutan online berbeda dengan angkutan konvensional yang memang mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka itu hanya mencari penghasilan sampingan untuk memperkaya diri karena mereka menggunakan mobilnya sendiri, bertolak belakang dengan angkutan konvensional yang menggunakan mobil orang lain dan harus memenuhi setoran tiap harinya. Maka kami menuntut pemerintah kota Malang untuk melakukan tindakan, yakni menghapus adanya angkutan online tersebut”, sambung Bpk Sugiyono
Para supir angkutan konvensional juga menggelar kegiatan tanda tangan di sepanjang kain putih yang direntangkan di depan Balai Kota Malang. Tanda tangan tersebut sebagai bukti penolakan terhadap adanya angkutan online serta solidaritas para angkutan konvensional.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kota Malang, bapak Kusnadi mengatakan, “kami masih belum bisa mengambil tindakan apapun, karena kebijakan tentang transportasi online ini diputuskan oleh Pemprov Jatim. Dan kami hanya bisa menunggu keputusan untuk sekarang ini.”(M.K)
