Diduga Ilegal, Kades Desa Sumberanyar Datangi Area Pertambangan

""

Portalarjuna.net- Rabu, (14/03/2018) Sekitar 15 Orang Perangkat dan BPD Desas Sumberanyar yang dipimpin oleh  Kepala Desa mendatangi tempat pertambangan yang ada di Dusun Gunung Bukor Desa Sumbernayar Kecamtan Nguling Kabupaten Pasuruan.

Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan bertujuan untuk menanyakan terkait penambangan yang diduga ilegal oleh masyarakat Sumberanyar. “Tambang itu tak mempunyai izin, itu jelas disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan melalui media koran akhir bulan Desember lalu,” terang Eko Suryono.

Kedatangan Pemerintah Desa disambut oleh para penjaga yang berada di pos pengamanan tambang, terdiri dari beberapa TNI AL, orang perusahaan dan juga warga sipil yang ditugaskan menjaga area pertambangan. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas terkait izin penambangan dan pelaksana tambang serta siklus pendapatan dari hasil penambangan yang dilakukan. “Tentu kita ingin tau uang yang masuk dari penjualan tanah ini kemana?,” kata Purwo Eko selaku Kepala Desa Sumberanyar. Hanya saja penjaga tambang menampik pertanyaan tersebut dan mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan tugas, selebihnya yang tau adalah Lantamal V Surabaya. “Kami hanya menjalankan tugas untuk menjaga areal ini, untuk segala bentuk pertanyaan saudara akan kami sampaikan ke atasan kami. Karena ini adalah hajatnya Lantamal,” tutur Sofyan salah satu penjaga dari prajurit TNI AL.

Kendati demikian beberapa informasi yang didapat dari permintaan keterangan oleh Kepala Desa bahwa berdasar keterangan dari Dewa sebagai salah seorang pelasana dari PT. WINONA (perusahaan yang menangani tambang) bahwa dalam sehari bisa mengangkut 5-8 truk tanah ke Tol Pasuruan – Probolinggo. “Untuk keterangan yang Pak Kades minta, saya tidak  bisa berkata banyak, takut salah. Biasanya setiap hari hanya 5-8 truk itu yang dikirim,” ujarnya.

Purwo Eko tetap menilai bahwa penambangan yang dilakukan tetap saja tidak benar karena tidak dilakukan dengan prosedur dan aturan yang ada sesuai dengan Undang-Undang Minerba tahun 2009. “Sempat ada dulu sosialisasi di pendopo ketika saya tidak sedang menjabat kades sekitar bulan Oktober 2017 dan di ganti oleh Plt. Bpk Singgih sebagai pejabat sementara, namun saat itu warga menolak dengan keras dan tidak setuju,” tandasnya.

Kedepan harapan Pemerintah Desa Sumberanyar agar keberadaan tambang ini untuk segera ditertibkan oleh pemerintah karena dinilai merugikan warga sekitar. “Banyak warga yang mengadu kepada saya, untuk segera menutup tambang karna tanah yang ditambang itu adalah tanah yang ditanami warga untuk bercocok tanam dalam membiayai kehidupannya,” pungkas Kades Sumberanyar ini. (Dan)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.