Komisi Rekomendasi Musda 4 Jatman Jatim: Tinjau Ulang Hukum Potong Tangan Koruptor

""

Portalarjuna.net-Terkait penerapan hukum potong tangan terhadap Koruptor, peserta sidang Komisi Rekomendasi Musyawarah Idaroh (MUSDA) ke-4 Jam’iyyah Ahlith Thoriqah Al Mu’tabarah An Nahdliyyah (JATMAN) Idaroh Wustro Jawa Timur merekomendasian kepada Idarah Aliyah untuk meninjaunya kembali.

“Terkait penerapan hukum potong tangan bagi koruptor juga perlu ditinjau ulang sebab hal tersebut sama sekali tidak umum di Indonesia. Maka pihak Idarah Wustho merekomendasikan untuk mengganti redaksinya menjadi lebih diperberat hukumannya”, ujar KH. Muh. Adam Arif Khon saat memimpin sidang komisi di Gedung SMP Bhinneka Tunggal Ika Komplek Pondok Pesantren Ngalah Purwosari Pasuruan tersebut. (1/03/2018).

Lanjut Gus Adam, sapaan akrabnya, menuturkan perlu ditinjau kembali terkait kewajiban memiliki BPJS sebagai persyaratan jamaah ibadah Haji. “Sebab belum disepakati oleh kaum nahdliyin sendiri karena masih ikhtilaf dan beberapa dari mereka masih anti dengan asuransi dengan anggapan hal tersebut termasuk riba”, pungkas Pria yang masih keturunan Mbah KH. Wahab Chasbullah tersebut.

Selanjutnya pembahasan yang cukup lama terkait poin rekomendasi kepada Idaroh, mursyid/muqoddam, muridin dan muridat tentang larangan penggunaan JATMAN sebagai alat politik praktis partai tertentu, yakni menjaga Netralitas Jatman. Senada dengan NU yang menganjurkan untuk tidak ikut campur sedikit pun dalam hal politik praktis yang kaitannya membawa bawa nama jam’iyah. Maka dengan itu pihak Idarah Wustha juga demikian dalam menanggapi hal tersebut.(diah)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.